ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara korupsi sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menerima, memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Maka dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, pengajuan premis mayor dan minor dengan kemudian menarik kesimpulan ratio secidendi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas tidak bertentangan dengan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/PID.SUS/2013, yaitu sudah sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248  KUHAP. Dilihat dari sudut penerapan hukum, hakim Pengadilan Negeri Ambon  sebagai  judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung ini telah sesuai dan memenuhi syarat material yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP bahwa judex factie tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP, sebab hanya mendasarkan kepada keterangan terdakwa saja dan mengabaikan fakta-fakta hukum persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Judex factie hanya berdasar pada keterangan terdakwa pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP.
Kata kunci : Hukum pembuktian, putusan bebas, upaya hukum kasasi.
ABSTRACT
The research was aimed to know the reason of cassation based on judex factie was not using proving laws to the Ambon district court decision in corruption  case has been appropriate with the provisions of the KUHAP. It also aimed to know the consideration of the high court judges in accepting, checking and deciding the cassation proposal of the prosecutor has been appropriate with the provisions of the KUHAP.
This study was a normative law research that was perspective and applied in nature. Therefore this study employed case approach. The law material source used in this research consisted primary and secondary law materials. The law material was collected using library study. The law material analysis was deductive in nature with syllogism method, by proposing major premise and then the minor one, and later drawing a conclusion ratio secidendi.
Based on the results of this study concluded that the public prosecutor appeals against the acquittal is not contrary to Article 244 KUHAP. In accordance with the decision of the Constitutional Court Number 114 / PUU-X / 2012 which stated Article 244 KUHAP is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The Supreme Court Decision No. 104 K / PID.SUS / 2013, is in conformity with the procedures set forth in Article 245, Article 246, Article 247, Article 248 KUHAP. Seen from the point of application of the law, the Ambon District Court judge as Judex factie has misapplied the law of evidence as provided for in Article 183 KUHAP. The Supreme Court's consideration of appropriate and qualified material that has been determined in a limited manner in Article 253 paragraph (1) letter a and b KUHAP that Judex factie not apply Article 185 paragraph (6) letter a KUHAP, because the only base to testimony from the accused alone and ignore the facts of legal correspondence between witness testimony with one another. Judex factie only have basis from the defendant testimony under Article 189 paragraph (3) KUHAP
Keywords: law of evidence, acquittal, cassation.