Abstrak


Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Oleh :
Azhari Anggita Febriani - E0020098 - Fak. Hukum

Azhari Anggita Febriani. 2024. E0020098. PERAN MEDIATOR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Penulisan Hukum (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam melindungi hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, serta menganalisis faktor faktor yang menghambat efektivitas mediator dalam melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer yang yang didapatkan secara langsung dari lapangan bersumber dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam membantu dan melindungi hak-hak pekerja akibat perselisihan pemutusan hubungan kerja belum optimal. Dapat dilihat dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mencapai perjanjian bersama sebanyak 352 kasus dan penyelesaian perselisihan yang mencapai anjuran tertulisnya tidak disepakati sebanyak 745 kasus. Faktor penghambat mediator Dinas Tenaga Kerja dalam penyelesaian perselisihan yaitu kesulitan dalam mendatangkan pengusaha untuk hadir dalam pertemuan mediasi, pemalsuan risalah perundingan oleh pihak pekerja, dan proses pengajuan pailit perusahaan yang berlangsung lama.