ABSTRAK
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengoptimalan
pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah
melalui prosedur pembatasan peserta e-tendering dan bagaimana mekanisme
pengoptimalan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa
pemerintah melalui prosedur pembatasan peserta e-tendering tersebut dikaitkan
dengan perspektif hukum kontrak Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan
dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.
Teknik pengumpulan data menggunakan studipustaka baik dari media cetak
maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan
adalah logika deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan
bahwa urgensi pengoptimalan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan kajian yang terletak pada upaya
preventif pada tahap pra contractual dengan mengoptimalkan e-procurement
melalui pembatasan peserta e-tendering sehingga akan mampu mereduksi
permasalahan dalam bidang PBJP sekarang maupun di masa mendatang.
Mekanisme pengoptimalan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pengadaan
barang/jasa pemerintah melalui prosedur pembatasan peserta e-tendering tersebut
dilakukan melalui dua cara yaitu terletak pada pengintegrasian sistem PBJP
melalui Government E-procurement Integrated System (GEPIS) dengan satu
portal pengadaan yaitu inaproc, dan Pengembangan Sistem SPSE melalui
penambahan fitur Working Checker yang merupakan tahap lanjutan GEPIS untuk
menilai serta mengidentifikasi kemampuan penyedia pekerjaan konstruksi
berdasar Sisa Kemampuan Paket berdasar dokumen kualifikasi sehingga akan
terpenuhinya persyaratan penawaran maupun persyaratan penyedia pekerjaan
konstruksi dikaitkan dengan perspektif Hukum Kontrak Indonesia.
Kata Kunci: pra contractual, pengoptimalan, pembatasan, kontrak
konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah.
