Abstrak


Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Study di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar


Oleh :
Muhammad Yusuf Iqbal - E.0012265 - Fak. Hukum

Penelitian ini membahas tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. BPD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wadah pelaksana demokrasi di desa dan telah menunjukan peran yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien.
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupate Karanganyar. Kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan bagaimanakah penyelesaian solusinya.
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitianempiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber pada instansi tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan perannya sebagai pelaksana pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan fungsinya seperti pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Desa, pengawasan terhadap pendapatan dan belanja desa, pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, pengawasan terhadap pelayanan Kepala Desa serta perangkat desa terhadap masyarakat.
Kata Kunci : Undang-Undang Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Otonomi Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Desa