Abstrak


Alasan dan Implikasi Permohonan Kasasi Penuntut Umum Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Terhadap Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/PID/2013)


Oleh :
Anggi Anindya Wardhani - E.0012038 - Fak. Hukum

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam jabatan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan
hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ternyata Terdakwa Ibnu Rasyid telah melakukan perkawinan kembali sedang diketahuinya perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu. Perkawinan kedua Terdakwa hanya dilakukan secara agama dan dibuatkan Surat keterangan Nikah No: KK.04.iI/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011 oleh saksi T.Raza’i padahal diketahui Terdakwa telah memiliki istri sah bernama Siti Marsa’ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap, Terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis Hakim. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat pengajuan Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis sehingga berakibat pada tidak adanya keadilan bagi Saksi Siti Marsa’ah. Secara keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara kejahatan terhadap perkawinan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.  Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi, dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

 Kata Kunci : kejahatan terhadap perkawinan, permohonan Kasasi, putusan Mahkamah Agung