Penelitian hukum ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap ditinjau dari efektivitas pemerintahan.. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap terkesan dibiarkan berlarut-larut di Kabupaten Grobogan. Wakil kepala daerah berperan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah dalam keadaan berhalangan sementara.
Penelitian hukum menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data primer berupa data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dan DPRD Kabupaten Grobogan. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi/tesis, media massa, dan bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara terhadap narasumber/responden dan studi kepustakaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap sangat berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Selanjutnya apabila kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap, wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang hanya dapat dilaksanakan oleh kepala daerah. Tidak dilaksanakannya pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam keadaan berhalangan tetap tentunya berkaitan dengan efektifitas pemerintahan.
