ABSTRAK
Judul skripsi Kebijakan Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tentang UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebanyak 99?dan Usaha yang ada di Indonesia termasuk ke dalam kategori UMKM. Saat ini, ASEAN mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan bebas antar Negara yang disebut dengan Masyrakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya MEA, maka hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi UMKM dalam mendorong perekonomian Negara. Salah satu penyumbang produksi UMKM di pasar Internasional adalah produk-produk UMKM dari Yogyakarta. Dengan adanya MEA, pemprov Yogyakarta dituntut untuk dapat mempersiapkan industry UMKM nya dalam menghadapi persaingan Internasional.
Berangkat dari kasus yang ada, penelitian ini digunakan untuk meneliti kebijakan Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tentang UMKM Dalam Menghadapi Persaiangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini menggunakan Teori Institusionalisme, Teori Ketergantungan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, untuk melihat dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DIY terkait UMKM di Yogyakarta khususnya dalam menghadapi MEA.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DIY dalam mengembangkan sector UMKM di Yogyakarta dalam menghadapi MEA menunjukan hasil yang positif. Kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pemberian modal usaha, pembangunan infrastruktur, legalisasi perizinan UMKM, dan sosialisasi ke masyarakat. Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi serta jumlah ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya terutama dari sector produksi UMKM, dapat dilihat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemprov DIY membuahkan hasil. Namun, dilihat dari sisi lain masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan potensi dari UMKM terutama dari Yogyakarta.
Kata kunci: Analisis Kebijakan, Kebijakan Pemerintah Provinsi, UMKM
