Abstrak
Penelitian ini dibuat untuk menganalisa kedudukan Bank Islam sebagai penjamin (Kafiil) dalam Akad Bank Garansi Syariah (Kafalah) menurut hukum Islam dan peranan Bank Syariah(Kafiil) sebagai penerbit Bank Garansi Syariah (Kafalah) ketika terjadi sengketa wan prestasi antara pihak terjamin (makfuul lahu) dengan pihak yang dijamin(Makfuul ‘anhu). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas atau syirkah telah memenuhi ketentuan hukum Islam untuk menjadi penjamin (Kafiil) dalam akad Bank Garansi Syariah (Kafalah) karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syari. Didalam sengketa wan prestasi yang terjadi, Bank Syariah wajib melakukan Tabayyun atau klarifikasi terhadap kedua belah pihak dan melakukan inisiatif untuk bermusyawarah. Bank Islam selanjutnya mengambil peran sebagai penengah (intercedes). Bank memiliki bargaining position yang strategis terhadap kepentingan kedua belah pihak yaitu sebagai pengambil keputusan mencairkan atau tidaknya dana klaim yang diajukan pemegang warkat kafalah. Dasar hukum musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam akad Bank Garansi Syariah itu sendiri tercantum jelas dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Kafalah, selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.
Kata Kunci : Bank Syariah, Penjamin (Kafiil), Sengketa, Bank Garansi Syariah (Kafalah)
