Instansi-instansi pemerintah di Indonesia kini tengah berlomba membenahi sistem birokrasi yang diterapkannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui reformasi birokrasi. Berbagai bidang dari instansi pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi, salah satunya instansi di bidang kesehatan.
RSUD Dr. Moewardi yang merupakan salah satu rumah sakit daerah milik pemerintah Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak 2016. Walaupun telah berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, beberapa isu permasalahan pun masih dihadapi RSUD Dr. Moewardi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisis keberlangsungan reformasi birokrasi pelayanan publik oleh pihak RSUD Dr. Moewardi dalam memenuhi indikator-indikator zona integritas WBK dan WBBM (terkhusus indikator arah perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik) menggunakan pendekatan Siklus Deming/Siklus Plan Do Check Act (PDCA). Analisis dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dari hasil wawancara terhadap Tim WBK WBBM RSUD Dr. Moewardi, observasi, dan analisis dokumen WBK dan WBBM RSUD Dr. Moewardi.
Hasil analisis PDCA terhadap indikator reformasi birokrasi peningkatan kualitas pelayanan publik (standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian terhadap kepuasan) diperoleh hasil bahwa pelayanan publik/kesehatan di RSUD Dr. Moewardi dapat terkendali atau meningkat dan memperoleh predikat WBBM. Dengan tujuan maupun sasaran yang jelas dan terarah dari reformasi birokrasi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
