Tingkat deforestasi yang tinggi memicu aktor-aktor internasional terutama lembaga konservasi termasuk, World Wide Fund for Nature (WWF) untuk membantu dalam mempertahankan kawasan hutan dan tanpa mengabaikan keberadaan penduduk asli. Hal tersebut sejalan dengan norma internasional yang semakin memperhatikan hak asasi manusia terutama, bagi kelompok masyarakat adat. Norma hak masyarakat adat secara internasional tercantum pada United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Indonesia dan WWF Indonesia telah mendukung terhadap norma-norma mengenai hak masyarakat adat yang berada di UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Salah satunya di wilayah Borneo yang membentuk suatu program konservasi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat. Program tersebut adalah Program Heart of Borneo. Disisi lain, masyarakat memiliki aturan dan gaya kehidupan tersendiri dalam mengelola hutannya. Untuk melihat kondisi bagaimana norma ini berjalan di kawasan program tersebut, penulis menggunakan konsep norm life cycle yang dijelaskan oleh Finnrmore dan Sikkink. Konsep yang mampu menganalisis menjadi tiga tahapan yaitu, norm emergence, norm cascade, dan internalization. Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan aktor yang bersangkutan dan studi pustaka. Melalui proses analisis data dan konsep norm life cycle, terlihat bahwa beberapa pihak terutama, pemerintah Indonesia masih belum menyesuaikan terhadap pengimplementasian norma-norma terkait hak masyarakat adat dalam UNDRIP. Sedangkan, WWF sudah memulai pendekatan kepada masyarakat adat.
Kata kunci: Masyarakat Adat; Hak Masyarakat Adat; Heart of Borneo; Norm Life Cylce.
