Penulis Utama : Eswika Nilasari
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Evaluasi sistem pemungutan PPh pasal 22 atas impor pada kantor pelayanan bea dan cukai tipe A Surakarta di Wilayah Pabean Surakarta
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ekonomi UNS - 2005
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Ekonomi NIM.F3402081-2005
Subyek : PAJAK PENGHASILAN
Jenis Dokumen : Laporan Tugas Akhir (D III)
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

 

ABSTRAKSI

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA DI WILAYAH PABEAN SURAKARTA

 

ESWIKA NILASARI

F 3402081

 

Masalah yang ingin dicari jawabannya dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah apakah sistem pemungutan PPh pasal 22 atas impor di KPBC Tipe A Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal No. KEP-07/BC/2003. KPBC Tipe A Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal bea dan Cukai yang mempunyai tugas umum sebagai pemungut pungutan pabean atas barang yang masuk dan keluar di wilayah pabean Surakarta dan pemungut cukai atas barang kena cukai. Dalam praktiknya instansi ini juga memungut PPh pasal 22 atas impor barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Surakarta.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan sistem pemungutan PPh pasal 22 atas impor di KPBC Tipe A Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan PPh pasal 22 atas impor terdapat 4 fungsi yang terkait yaitu fungsi penerimaan dan pemeriksaan dokumen, fungsi penagihan pajak, fungsi pemeriksaan barang dan fungsi pengeluaran barang. Dalam fungsi yang terkait ini ada sedikit perbedaan tugas dalam fungsi pengeluaran barang. Dokumen yang digunakan adalah PIB, SSP, SPT Masa PPh pasal 22, Bukti Pemungutan Pajak Atas Impor (BPPAI) dan Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. Dokumen yang digunakan selalu diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan PPh pasal 22 atas impor antara lain prosedur penerimaan dan pemeriksaan dokumen, prosedur penagihan pajak, prosedur pemeriksaan barang dan prosedur pengeluaran barang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa masih ada sedikit kelemahan dalam pelaksanaan sistem pemungutan PPh pasal 22 atas impor di KPBC Tipe A Surakarta, yaitu dalam prosedur pemeriksaan dokumen, dimana pajak yang terutang langsung dibayarkan ke Bank Devisa tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat pemeriksa dokumen, sehingga importir maupun pejabat pemeriksa dokumen akan bekerja dua kali apabila terdapat kesalahan penghitungan. Berdasarkan kelemahan tersebut penulis ingin memberikan saran agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum importir membayar ke Bank Devisa, sehingga akan menghemat waktu dan proses pemeriksaan dokumen lebih lancar.

 

 

 

File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Sri Murni, SE, M.Si, Ak,
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis