Elizabeth Putri Sutrisno. Nim S352202012, 2024. Relevansi Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Guntai (Absentee) Bagi Masyarakat Umum Dan Kebolehan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Srakarta.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA) diciptakan guna memperbaharui tata tanah kolonial diganti guna tata tanah nasional untuk kepentingan rakyat, antara lain mengubah aturan tentang tanah pertanian. Namun, setelah diterbitkannya UUPA nasib para petani tidak banyak berubah masih banyaknya monopoli tanah oleh tuan tanah kaya yang melakukan penindasan feodal dengan memberikan upah yang sedikit dimana kondisi ini masih dipengaruhi kolonial yakni pelaksanaan agrarische wet sehingga pemerintah membuat landerform guna perbaharuan agraria. Salah satu Program Landreform yaitu larangan kepemilikan tanah secara guntai/absentee. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar rasional teoritis pengaturan pembatasan kepemilikan tanah pertanian diluar kecamatan letak tanah serta menganalisis pengaturan larangan kepemilikan atas tanah absentee saat ini apakah masih relevan bagi masyarakat umum dan kebolehan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal research, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait Land Reform antara lain tanah absentee sudah sangat tua, tidak adanya progress pembaharuan terkait peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan terkait pemilik tanah harus bertempat tinggal satu kecamatan dengan tanah pertaniannya juga tidak bisa dijadikan patokan lagi dikarenakan masa kini telah banyaknya perubahan, yaitu semakin mudahnya akses transportasi dan adanya penyalahgunakan surat pindah domisili untuk memiliki tanah secara guntai/absentee, serta sanksi terkait larangan kepemilikan tanah secara guntai/absentee tidak tegas.