Penulis Utama : Catur Wulandari
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Pengelolaan Masjid Agung dalam birokrasi kasunanan 1759-1988
Edisi :
Imprint : Surakarta - FKIP - 2005
Kolasi :
Sumber : UNS-FKIP NIM. K4401017
Subyek : MASJID AGUNG-SURAKARTA-SEJARAH
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1). Peranan Masjid Agung dalam pemerintahan di Kasunanan Surakarta; (2). Pengelolaan Masjid Agung dalam birokrasi Kasunanan; (3). Pengelolaan Masjid Agung Pasca dihapusnya swapraja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi : Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang dipakai adalah sumber primer berupa majalah-majalah,manuskrip dan informan serta sumber sekunder berupa majalah dan buku-buku yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Validitas data dilakukan dengan melakukan kritik sumber, baik kritik intern maupun kritik eksteren.Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa historis yaitu analisa yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1). Masjid Agung Surakarta merupakan masjid negara yang menjadi bagian penting bagi pemerintahan Kasunanan Surakarta. Sebab Masjid Agung merupakan menjadi tempat bagi terlaksanaknya pemerintahan Kasunanan khususnya dalam bidang agama, seperti digunakannya Masjid Agung sebagai tempat pelaksanaan pengadilan Surambi, pendidikan Madrasah Mambaul ‘Ulum, Upacara Garebeg dan kegiatan ibadah agama secara umum.; (2). Sebagai bagian penting dari pemerintahan Kasunanan, Masjid Agung Surakarta berada dalam pengelolaan Kasunanan Surakarta melalui Reh Pangulon yang dipimpin oleh Pangulu, jabatan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola Masjid Agung dan kegiatan ibadah Islam di Kasunanan; (3). Setelah Proklamasi, kekuasaan Kasunanan hanya terbatas pada pemerintahan dalam karaton, sehingga Masjid Agung tidak lagi dikelola oleh pemerintah Kasunanan melainkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama. Tetapi keadaan menjadi berubah saat dikeluarkannya Kepres no 23 tahun 1988 yang mengembalikan kekuasaan Kasunanan atas Masjid Agung. Meskipun kekuasaan Kasunanan atas Masjid Agung telah kembali tetapi dalam prakteknya, peran Departemen Agama masih sangat dominan dalam mengelola Masjid Agung.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP