Penulis Utama : Heryadi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Studi komparasi antara undang-undang nomor 22 tahun 1999 dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di tinjau dari kedudukan, tugas dan fungsi lembaga perwakilan masyarakat desa
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2005
Kolasi : x, 58 hal.: 4 inc
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM. E0001154
Subyek : DESA, PEMERINTAH
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat Eksploratoris yang mencoba mengetahui lebih jauh tentang Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sumber data yang digunakan adalah dua perundangan atau peraturan hukum tentang Badan Perwakilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, beserta buku-buku, literature, makalah, sumber internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu membaca, mengkaji dan mempelajari Peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, makalah dan lain sebagainya. Teknik analisis menggunakan analisis isi (content analisys) secara logis, sistematis dan yuridis.

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, terdapat persamaan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes) yaitu: sama-sama mempunyai tugas dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa dalam hal ini menjadi penghubung antara keinginan masyarakat desa dengan Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa. Selain itu Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes) sama-sama berkedudukan di dalam pemerintahan desa sebagai badan Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

Perbedaan antara Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes) yaitu: Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemilihan anggota Baperdes dilakukan secara demokratis dengan dipilih dari, oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Kemudian dalam hal tugas dan fungsinya Baperdes mempunyai kewenangan secara independen membentuk peraturan desa tanpa harus bersama Kepala Desa serta dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian kewenangan Baperdes dalam hal mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa, Kades bertanggung jawab kepada rakyat melalui Baperdes dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara "tidak demokratis" yaitu ditetapkan tidak dipilih oleh rakyat desa lagi seperti halnya anggota Badan Perwakilan Desa, tetapi ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh para wakil penduduk yang dalam hal ini adalah para elite desa seperti ketua Rukun Warga, pemangku Adat,dan tokoh masyarakat lainnya. Padahal tokoh tersebut dibentuk berdasarkan aturan sebelumnya sebagai perpanjangan tangan kades sehingga proses keseimbangan dalam mewujudkan demokrasi di desa tidak terjadi. Kemudian dalam hal tugas dan fungsinya Bamudes mempunyai fungsi yang sangat terbatas di banding fungsi Badan Perwakilan Desa yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini berarti Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai peran kontrol dalam hal mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Bamudes juga tidak mempunyai kewenangan untuk secara independent membentuk peraturan desa (harus bersama kepala desa), tidak punya peran menentukan anggaran desa, dan tidak mempunyai peran melakukan kontrol terhadap pemeritahan desa (Pasal 209). Sedangkan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan tidak lagi melalui Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya sebagai wakil rakyat desa. Dengan demikian, intervensi Pemkab ke desa besar dan akan mengontrol penuh aktivitas desa.

Kelebihan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) lebih mencerminkan prinsip demokrasi di desa dan anggota Baperdes yang terpilih adalah benar-benar pilihan dari penduduk desa tersebut karena dipilih langsung oleh penduduk desa. Selain itu kedudukan Baperdes dalam pemerintahan desa cukup kuat karena didukung oleh tugas dan fungsi yang diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa, Kades bertanggung jawab kepada rakyat melalui Baperdes. Kelemahan Badan Perwakilan Desa adalah dengan banyaknya fungsi dan wewenang Badan Perwakilan Desa, terdapat kerawanan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kelebihan Badan Permusyawaratan Desa, lebih sederhana dalam pembentukannya dan anggotanya dibentuk dari para wakil masyarakat desa yang mempunyai pengaruh, sehingga dapat lebih membantu Kepala Desa dalam mengatur desa. Kelemahan Bamudes, pembentukan anggotanya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat desa karena tidak dipilih secara langsung oleh penduduk desa.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum