Penulis Utama : Danny Prasetyawan
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Hubungan kerja antara pemerintah kabupaten sukoharjo dengan dprd dalam menentukan arah kebijakan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2005 dalam rangka otonomi daerah
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2005
Kolasi : xi, 73 hal.: lamp.; 4 inc
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM. E0001096
Subyek : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan unutk mengetahui bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan DPRD dalam membuat APDB Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo.

Penelitaian yang dilakukan Penulis di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah jenis penelitian Deskriptif dengan sifat penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan, wawancara dan questioner sumber data sekunder yaitu keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh dari literatur/dokumen, arsip dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan model analisis Interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan Pembuatan APBD Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo, berlangsung secara tertib dan harmonis sehingga terwujud dengan Perda Nomor 1 tahun 2005. Hubungan kerja antara Kepala Daerah dan juga DPRD sangatlah rawan untuk menimbulkan ketidaksepahaman yang akhirnya dapat memancing konflik karena antara eksekutif dan legislatif memiliki hak, tugas dan kewajiban yang berpengaruh dalam membuat kebijakan di daerah. Khususnya dalam membuat Anggaran Daerah, karena kedua pihak akan saling berdebat untuk mempertahankan kepentingannya. Maka dengan alasan tersebut perlu adanya rambu-rambu unutk menyinergikan kedua kekuasaan tersebut dalam hubungan kerja yang harmonis. Saat ini Undang-undang No 32 Tahun 2003 belum secara jelas memfasilitasi hubungan kerja tersebut. Dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis di kabupaten Sukoharjo, antara Kepada Daerah dan DPRD berpedoman pada Tata Tertib Dewan dan Kode Etik Dewan Kabupaten Sukoharjo dan Juga Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2002 tentang kedudukan Protokoler keuangan Dewan.

Hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan DPRD dalam membuat APDB menghadapi berbagai masalah secara garis besar yaitu mengenai beda besaran anggaran yang diusulkan oleh SKPD dengan Plafon Anggaran yang telah disepakati. Anggaran dan usulan kegiatan DPRD terlalu besar dari sisa anggaran tahun lalu dan usulan Anggaran dari Eksekutif ditolak oleh legislatif.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum