Penulis Utama : Surono
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Amir Syarifuddin dalam pergolakan politik di Indonesia tahun 1946-1948
Edisi :
Imprint : Surakarta - FKIP - 2005
Kolasi :
Sumber : UNS-FKIP NIM.K4401043
Subyek : INDONESIA-SEJARAH REVOLUSI
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) Latar belakang terbentuknya kabinet Amir Syarifuddin, (2) Kebijakan Politik Kabinet Amir Syarifuddin, (3) Tindakan politik Amir Sarifuddin pasca kabinetnya jatuh.

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metoda sejarah atau metode historis. Metoda sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis, yang mengutamakan pada ketajaman kritik dan interpretasi data. Sumber yang digunakan yaitu meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) latar belakang terbentuknya kabinet Amir Syarifuddin dengan dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden no.x pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menjadi landasan perubahan sistem pemerintahan Presidensiil menjadi sistem parlementer. Sutan Syahrir menjadi orang pertama yang dipercaya menjabat sebagai Perdana menteri di dalam sistem parlementer tersebut yang kemudian karena adanya sikap pro dan kontra terhadap perjanjian Linggajati Kabinet Syahrir bubar dan digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin, (2) Kebijakan Politik yang diambil oleh Amir Syarifuddin setelah kabinetnya terbentuk antara lain membuat nota balasan terhadap aide memoire Belanda, mengirimkan delegasi dalam KTN, mengadakan perjanjian Renville. Dalam keadaan yang bergejolak tersebut terjadi aksi militer Belanda I pada tanggal 21 Jui 1947 yang mendapat tanggapan serius bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dunia internasional. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk suatu komisi yang bertugas untuk menjadi jembatan pertemuan antara pihak Indonesia dengan Belanda yang diberi nama Komisi Tiga Negara (KTN). Atas prakarsa dari komisi tersebut ditandatanganilah nota perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang diberi nama “Perjanjian Renville” yang pada akhirnya menjadi penyebab jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, (3) Mohammad Hatta yang dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet yang baru menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin kemudian membentuk FDR sebagai wadah yang digunakan untuk melakukan aksi-aksi penentangan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang salah satunya mengeluarkan kebijakan rasionalisasi tentara yang sangat ditentang oleh Amir Syarifuddin. FDR bergabung dengan PKI Muso melakukan kudeta berdarah yang berpusat di Madiun pada tahun 1948.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Drs. Triyunianto, M.Hum
2. Drs. Hermanu Joebagio, M.Pd
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP