Penulis Utama : Waluyo
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Implementasi pasal 65 ayat (1) UU no. 12 tahun 2003 mengenai pemberlakuan kuota perempuan tiga puluh persen dalam pencalonan anggota DPRD di kabupaten Sragen pada pemilu tahun 2004
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : xv, 108 hal.; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. 3104052-2005
Subyek : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Waluyo, S 3104052. 2005. Implementasi pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 Mengenai Pemberlakuan Kuota Perempuan Tiga Puluh Persen Dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kabupaten Sragen Pada Pemilu Tahun 2004. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ideal mengenai implementasi pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 mengenai pemberlakuan kuota perempuan 30% oleh partai politik dalam pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Sragen pada Pemilu tahun 2004, serta faktor-faktor yang menghambat atau yang mempengaruhinya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mendasarkan pada konsep hukum ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik, karena peneliti ingin menggali sebab-sebab, pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan dari pelaku peristiwa secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder. Teknik sampling dilakukan dengan cara purposive sampling dan apabila data yang diperlukan masih dirasa kurang, pengambilan data akan bergeser menjadi snowball sampling. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya dianalisis secara logis sistematis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden, yaitu Ketua Parpol yang lolos Electoral Treshold, yang terdiri dari partai : PPP, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PBB, dan Ketua Parpol baru baik yang mendapat kursi di dewan maupun tidak, yang terdiri dari partai : Demokrat, PKS, PPDI, Pelopor, PBR, serta dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak ada parpol yang mengimplementasikan pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 mengenai pemberlakuan kuota perempuan 30% dalam pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Sragen pada Pemilu tahun 2004, dengan alasan pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 bukan satu keharusan yang harus dipenuhi, tidak memberikan/mengandung sanksi yang tegas, hanya bersifat himbauan, hanya merupakan tindakan khusus sementara (affirmative action). Sedangkan dari penelitian terhadap tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, serta tokoh perempuan baik yang jadi anggota dewan maupun tidak, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tersebut adalah faktor : 1. Agama Masih adanya berbagai penafsiran khususnya dalam agama Islam yang tekstual dan diskriminatif, serta untuk agama Hindu dan Budha, perempuan tercipta hanya untuk melayani keluarga laki-laki. 2. Budaya Budaya patriarkhi tumbuh dan berkembang dengan subur dalam masyarakat Jawa, yang menempatkan laki-laki pada kelas pertama, dan perempuan pada kelas kedua yang hanya pantas mengurusi urusan dapur. 3. SDM perempuan itu sendiri SDM caleg perempuan masih tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan caleg laki-laki. 4. Ekonomi Dalam pencalonan anggota legislatif, dalam hal ini caleg perempuan harus membayar cukup tinggi kepada Parpol. 5. Yuridis Pemilu untuk memilih anggota DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Tetapi, dalam implementasinya ternyata masih setengah hati, karena masih memperhitungkan angka BPP dan nomor urut.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Joko Purwono, S.H., M.S.
2. Supanto, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana