Penulis Utama : Endang Widjajanti
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Kebijakan kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian resort Ponorogo
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : ix, 156 hal.; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. 3104012-2005
Subyek : KEPOLISIAN-KEBIJAKAN
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Endang Widjajanti S 3104012. Kebijakan Kepolisisan negara Republik Indonesia dalam mengungkap kasus tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Ponorogo. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan cenderung meningkat di wilayah hukum Polres Ponorogo kemudian hambatan apa yang ditemui oleh Polres Ponorogo dalam melaksanakan kebijakan mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayahnya. Penelitian dilakukan di Polres Ponorogo dengan jumlah sampel 10 % dari jumlah yaitu personil Reskrim 15, Tokoh masyarakat 5, Tokoh agama 5, Tokoh pemuda 3 serta tempat-tempat yang sering jadi tempat persembunyian para pelaku kejahatan yaitu 3 tempat lokalisasi. Dengan jenis penelitian adalah diskriptif, Metode pengumpulan data studi lapangan dan studi perpustakaan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Ponorogo adalah akibat faktor-faktor ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi standar hidup rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk, sedangkan kenaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun adalah akibat kurang bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan cultural yang besar dalam kehidupan masyarakat dan belum efektifnya sarana Penal dalam mencapai Politik criminal. Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayahnya Polres Ponorogo melakukan kebijakan atau upaya Penal dan Non Pena, kebijakan Penal adalah menitik beratkan pada sifat repressive (penindakan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan kebijakan Non Penal adalah menitik beratkan pada sifat preventive (pencegahan) yaitu usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Hambatan yang dihadapi oleh Polri dalam hal ini Polres Ponorogo dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan keamanan bersama, mobilitas kejahatan lebih maju sedangkan kwalitas dan kwantitas personil Polri kurang memadai.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. R. Ginting, S.H., M.H.
2. Hertiwiningsih, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana