Penulis Utama : Wasis Sugandha
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Implementasi asas-asas hukum pada politik hukum pajak formil Indonesia dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : xi, 125 hal.; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. S 3202012-2005
Subyek : HUKUM PAJAK
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Wasis Sugandha, S 3202012, 2005. Implementasi Asas-Asas Hukum Pada Politik Hukum Pajak Formil Indonesia Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik hukum yang melatarbelakangi UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai undang-undang pajak formil di Indonesia, sehingga dapat diketahui asas-asas dan landasan rasionalitas peraturan serta kebijakan-kebijakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hukum pajak materiilnya. Kategori penelitian termasuk penelitian hukum normatif yang mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan UNS dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNS. Data dalam penelitian ini berwujud data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan logika deduktif. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa politik hukum pada hukum pajak formil dalam UU No. 16 Tahun 2000 adalah bahwa (1). undang-undang ini ditetapkan dengan maksud untuk mencapai sasaran pajak yang lebih luas akibat adanya perkembangan kehidupan ekonomi sehingga unsur utama pemungutan pajak penghasilan dimaksudkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, (2). ketentuan hukum materiilnya harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan negara serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara adil. (3). UU No. 16 Tahun 2000 melaksanakan ketentuan hukum pajak penghasilan materiil mendasarkan pada kesadaran masyarakat, memberi kepercayaan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara aktif malalui self assesment system.(4). UU No. 16 Tahun 2000 juga ditetapkan dalam rangka mengupayakan terwujudnya aparatur pajak yang lebih baik dan lebih bersih yang mampu mewujudkan tujuan negara. (5). Di dalam UU No. 16 Tahun 2000 terdapat pula politik hukum yang bersifat bias gender berkaitan dengan hak atas identitas administrasi perpajakan berupa NPWP bagi suami-isteri ada pada suami. (6). Hal ini secara konstitutif merupakan bentuk pengaturan hukum yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan UUD 1945, berkaitan dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, (7). UU No. 16 Tahun 2000 juga memiliki suatu keadaan sebagai politik hukum yang menempatkan aparatur pajak atau fiskus sebagai institusi atau lembaga dengan kewenangan yang sangat luas karena memilki kewenangan eksekusi atau fungsi eksekutif, legislasi atau fungsi legislatif dan fungsi yudikasi atau kewenangan yudikatif sehingga merupakan super body.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.
2. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana