Penulis Utama : Kurniawan Abibroto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2003
Judul : Kesepakatan damai dalam menyikapi sengketa antara pemerintah kabupaten Wonogiri dengan PT. Palur Raya sebelum tahap praperadilan
Edisi :
Imprint : Surakarta - Universitas Sebelas Maret - 2003
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E1101036-2003
Subyek : HUKUM PERSELISIHAN
Jenis Dokumen : Laporan Tugas Akhir (D III)
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Sengketa lingkungan hidup di Indonesia dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Aspek ekonomis kadang-kadang membuat para pengusaha sering menempuh jalan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, bahkan jalan yang ditempuh tersebut dapat merugikan orang lain. Namun dari semua itu faktor kesadaran hukum yang kurang menjadi awal mula sengketa lingkungan hidup timbul. Kurangnya kesadaran hukum mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah atas suatu peraturan perundang-undangan atau faktor ketidakpedulian pengusaha akan  terhadap peraturan itu sendiri. Oleh karena itu peran Kepala Daerah sebagai pejabat publik di wilayah kerjanya sebagai ujung tombak dalam menjaga kelestarian lingkungan sangat diharapkan. Namun yang tidak boleh dilupakan bahwa semua tindakan yang diambil dalam rangka pencegahan maupun pemeliharaan lingkungan hidup harus selalu berdasarkan peraturan yang ada. Bias sengketa lingkungan hidup terletak pada cara penyelesaian sengketa lingkungan tersebut. Aspek dalam UU nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tiga hal yaitu aspek perdata, aspek pidana, dan aspek administrasi negara. Penyelesaian sengketa dengan aspek pidana inilah yang menjadi tujuan Penulisan Hukum ini.

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang dapat dijadikan dasar suatu penangkapan dan penahanan dapat dimohonkan praperadilan. Tujuan berikutnya adalah mengkaji tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dalam melakukan penangkapan dan penahanan truk tangki milik PT. Palur Raya dalam perspektif KUHAP. Penulisan Hukum ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah tindakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam  penangkapan dan penahanan tersebut dapat dimohonkan praperadilan. Penulisan Hukum ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha memberikan data seteliti mungkin tentang faktor yang dapat menjadikan suatu penangkapan dan penahanan dimohonkan praperadilan dan data-data yang mendukung apakah tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dalam melakukan penangkapan dan penahanan atas truk tangki berisi Pupuk milik PT. Palur Raya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan data tentang tindakan Bupati Wonogiri dalam memberi perintah untuk melakukan Penangkapan dan penahanan truk tangki berisi pupuk milik PT. Palur Raya dalam perspektif praperadilan. Penulis juga menggunakan penelitian kualitatif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data berupa informasi dari sumber-sumber terkait, yaitu dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dan instansi serta dinas terkait di Kabupaten Wonogiri. Dengan teknik pengumpulan data dari  penelitian di lapangan berupa observasi dan wawancara serta melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang dapat membuat suatu penangkapan dan penahanan dapat diajukan praperadilan adalah bila penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dalam melakukan penangkapan dan penahanan truk tangki berisi pupuk milik PT. Palur Raya bertindak dalam kapasitasnya sebagai aparat perangkat daerah yang melakukan penertiban atas kegiatan yang diduga sebagai kegiatan yang melanggar Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu tindakan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Wonogiri dalam melakukan telah sesuai dengan KUHAP karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri telah menyerahkan truk tangki berisi pupuk milik PT. Palur Raya kepada penyidik dalam hal ini penyidik Kepolisian Resort Wonogiri. Bahwa perintah penangkapan dan penahanan truk tangki berisi pupuk milik PT. Palur Raya oleh Bupati Wonogiri adalah merupakan tindak lanjut atas Keputusan Bupati Wonogiri yang merupakan suatu Keputusan Tata usaha Negara, sehingga keberatan harus dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui suatu permohonan praperadilan.

 

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Lusiana Marianingsih, SH. M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum