Penulis Utama : Akhmad Munasik
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Pelaksanaan tugas dan wewenang badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam melaksanakan audit keuangan negara (studi penelitian di BPK-RI)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2006
Kolasi : xii, 114 hal.:ilus.;lamp.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002063
Subyek : AUDITING
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan audit keuangan negara dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka melaksanakan audit keuangan negara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekretatriat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) U. P. Biro Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Biro Hukum dan menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan audit keuangan negara meliputi tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan. Selain itu BPK juga melaksanakan Tindak Lanjut Pemeriksaan, Pemeriksaan khusus, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dari laporan pejabat intern pemerintah. Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya itu, BPK mengalami beberapa hambatan yang dengan adanya berbagai hambatan tersebut dapat membatasi atau mengurangi pelaksanaan tugas dan wewenang dari BPK. Hambatan itu adalah :

a. Masalah Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Dalam hal ini BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhambat dengan adanya beberapa undang-undang diantaranya adalah undang-undang perpajakan, undang-undang perbankan dan adanya ketentuan mengenai laporan dari aparat pengawas intern pemerintah.

b. Masalah Hubungan Kelembagaan

Dalam hal ini BPK sering sekali mengalami hambatan dalam kelembagaan. Di antaranya hubungan dengan DPR yaitu tentang sejauh mana hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan oleh DPR, dengan Pemerintah yaitu adanya kendala dalam memperoleh bahan-bahan pemeriksaan pada badan-badan tertentu milik pemerintah, dan hubungan dengan Kejaksaan dan Kepolisian dimana sering dianggap bahwa bukti yang disampaikan tidak lengkap dan authentik
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Sugeng Praptono, S.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum