Penulis Utama : Purwadi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Implementasi pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang penggunaan kelas jalan di kabupaten Sragen
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : xiv, 116 hal.; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. S 3104030-2005
Subyek : LALU LINTAS-UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Purwadi. S. 3104030. 2005. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang no. 14 Tahun 1992 tentang Penggunaan Kelas Jalan di Kabupaten Sragen. Tesis : Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 mengenai penggunaan kelas jalan di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen terhadap penggunaan kelas jalan menurut Pasal 7 UU No. 14 Tahun 1992 di Kabupaten Sragen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non doktrinal), dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sragen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan data sekunder dengan studi dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis logis sistematis yuridis dengan menggunakan tabel langsung sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah dilakukan penganalisisan penggunaan kelas jalan di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 taun 1992, antara lain disebabkan oleh adanya : (1) Sistem lalu lintas yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Sragen didasarkan atas karakteristik dan keunggulan tersendiri. (2) Pengintegrasian penegakan hukum dan upaya untuk mendinamisasikan unsur-unsur jaringan lalu lintas jalan, prosedur dan metode yang diterapkan untuk mewujudkan lalu lintas yang berdayaguna dan berhasilguna. (3) Keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Sragen sebagai prioritas utama. Kebijakan dalam hal ini tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sragen Melalui Dinas Perhubungan Dalam Hal Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dilakukan secara rasional, dengan : (1) Penerapan sanksi hukum lalu lintas secara paksa (sah) kepada seluruh masyarakat pemakai jalan. (2) Kebijakan dalam hal ini tindakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sragen untuk Kelas Jalan I, II dan IIIB lebih ditekankan pada aspek ketaatan pengguna jalan yang umumnya tidak mengalami hambatan. untuk kelas IIIC masih diperlukan pengawasan lebih intensif dan pemberlakukan ancaman (hukum) terhadap para pelanggarnya. (3) Kebijakan dalam hal ini tindakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sragen untuk Kelas Jalan IIIC selain menerapkan sanksi hukum terhadap sopir truck angkutan barang yang melanggar ketentuan kelas jalan IIIC, juga dilakukan upaya pemasangan portal jalan sebagai alat untuk mengantisipasi pelanggaran kendaraan di atas beban yang diperbolehkan melewati jalan kelas IIIC di Kabupaten Sragen. Pemasangan portal ini diharapkan dapat menjustifikasi atas kebijakan penggunaan jalan kelas IIIC.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Joko Purwono, S.H., M.S.
2. Soehartono, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana