Penulis Utama : Carolina Josephine
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Problema eksekusi putusan serta merta berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Ekonomi - 2006
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Ekonomi NIM.F0002093
Subyek : EKSEKUSI
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan prosedur eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000, beserta problema apa yang timbul dari eksekusi putusan serta merta dan solusinya di Pengadilan Negeri Surakarta

 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk  memberikan data yang seteliti mungkin tentang, manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan yang menjadi sumber data adalah sumber data primer  melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan sumber data sekunder yaitu. Pasal 180 HIR,  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000, Berkas Perkara Perdata No. 44/ Pdt.G/ 2000/ PN. Ska, Berkas Perkara Perdata No. 80/ Pdt.G/ 2000/ PN, . Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan  data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan dan wawancara, yang kemudian data tersebut dianalisis dngan analisis interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa syarat dan prosedur eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Surakarta  belum  seluruhya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000. Kekurangan Pengadilan Negeri Surakarta dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta, adalah ketika mengajukan permohonan ijin eksekusi putusan serta merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta hanya menyertakan salinan putusan hakim perkara perdata yang dimohonkan eksekusi putusan serta merta dan surat permohonan eksekusi putusan serta merta dari Pemohon eksekusi saja, tanpa disertai berkas perkara selengkapnya seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000. Ternyata dalam eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Surakarta didapati problema, namun sejauh ini Pengadilan Negeri Surakarta sudah mampu mengatasi dengan baik sehingga tidak terlalu menghambat jalannya eksekusi putusan serta merta. Khususnya yang berhubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  03 Tahun 2000 mengenai adanya pemberian barang jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi. Pengadilan Negeri Surakarta berusaha untuk tunduk pada peraturan yang berlaku dan tidak akan mengabulkan eksekusi putusan serta merta apabila Pemohon eksekusi tidak menyerahkan barang jaminan, karena Pengadilan Negeri Surakarta tidak mau sampai terjadi dampak-dampak negatif di kemudian hari. Mengingat hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Surakarta harus berusaha mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  03 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta sepenuhnya, di dalam menjalankan eksekusi putusan serta merta.

  Hasil penelititan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung serta yang memiliki masalah keperdataan, khususnya mengenai eksekusi putusan hakim.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Th. Kussunaryatun, S.H.,M.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum