Penulis Utama : Rina Noviyani
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Pelaksanaan retribusi pasar di pasar legi dan peranannya terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2006
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002221
Subyek : PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan retribusi pasar di pasar Legi dan mengetahui besarnya kontribusi retribusi pasar di pasar Legi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2002-2005 serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi seiring berlangsungnya proses pelaksanaan retribusi pasar di pasar Legi.

            Penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Penyumbang utama di dalam Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu pelayanan itu dapat berupa pasar. Retribusi pasar seperti pasar Legi sebagai pasar induk hasil bumi, dengan pelaksanaan yang intensif diharapkan pendapatan retribusi pasar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

            Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di pasar Legi dan Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta. Jenis data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian sedangkan data sekunder yaitu keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh dari buku, dokumen, dan arsip. Pengumpulan data dijalankan dengan melakukan studi lapangan yaitu observasi dan wawancara serta melaksanakan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, laporan terdahulu, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi pasar di pasar Legi dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar yang melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Pasar. Selanjutnya, kepala pasar membuat suatu strategi agar pelaksanaan retribusi pasar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar dilakukan tiap hari sesuai dengan ketentuan dalam Perda No.8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar. Pendapatan retribusi pasar di pasar Legi memberikan kontribusi rata-rata 2,06% per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2002 – 2005. Meskipun sudah sesuai dengan Perda No.8 tahun 1999, pelaksanaan retribusi pasar di pasar Legi juga tak luput dari hambatan-hambatan. Hambatan yang sering terjadi lebih banyak bersumber dari pedagang. Pedagang menunda untuk membayar sehingga terjadi tunggakan sedangkan dari pihak petugas pemungut retribusi pasar terkadang karcis tidak dibagikan pada pedagang. Penyelesaian yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang timbul dari pedagang lebih bersifat persuasif dengan cara pendekatan kepada pedagang yang melakukan pelanggaran. Langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi dan pendidikan pedagang yang umumnya masih rendah.  

            Pelaksanaan retribusi pasar mampu berjalan dengan baik apabila didukung dengan peraturan yang lebih jelas dan tegas sehingga tercipta kondisi yang saling mendukung antara peraturan dan kondisi di lapangan.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Waluyo, S.H., M.Si
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum