Penulis Utama : Pranoto Pambudi Utomo
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Studi doktrinal tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang pencucian uang di Indonesia
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2006
Kolasi : xv, 125 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002203
Subyek : PERLINDUNGAN HUKUM
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Konsep perlindungan hukum bagi saksi pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada saksi maupun keluarganya, agar dalam melaksanakan kewajibannya sebagai saksi terhindar dari segala ancaman ataupun gangguan maupun intimidasi terhadap jiwa maupun harta bendanya. Bahasan penelitian hukum ini adalah mencoba menganalisa pengaturan pemberian perlindungan hukum bagi saksi di Indonesia khususnya perlindungan saksi dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian membandingkannya dengan pengaturan pemberian perlindungan saksi di beberapa negara modern. Permasalahan yang diangkat adalah mencakup hal-hal pokok apa yang diatur dalam perlindungan saksi di Indonesia dan di negara-negara modern, bagaimana pola pemberian perlindungan hukum bagi saksinya di masing-masing negara, serta institusi apa yang terkait dengan perlindungan saksi ini.

Peneliti menggunakan pendekatan perbandingan kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunnder dari sumber hukum sekunder yang berhasil dilumpulkan dengan tehnik pengumpulan data studi pustaka dianalisis denhgan teknik analisis data content analysis.

Hal-hal pokok yang diatur dalam program perlindungan saksi di setiap negara menunjukkan keberagaman, yang meliputi subyek yang dikategorikan sebagai saksi atau orang yang berhak dilindungi, hak-hak para saksi, maupun kewajibannya. Adapun pola yang dikembangkan di Indonesia merupakan pola perlindungan hukum bagi saksi yang bersifat menyebar di banyak peraturan organik dan berlapis satu (tunggal), sedangkan di negara-negara modern bersifat kodifikasi dalam satu produk perundangan dan berlapis banyak baik di tingkatan pemerintah federal hingga pemerintahan negara bagian. Mengenai institusi yang melaksanakan tugas perlindungan saksi, di Indonesia terdapat tiga peluang yang dapat dikembangkan yaitu perlindungan yang dilaksanakan oleh POLRI, institusi khusus dibawah KOMNAS HAM, maupun institusi khusus yang berdiri sendiri namun tetap di baah pemerintah. Institusi yang melaksanakan perlindungan saksi di negara-negara modern pada umumnya dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa institusi resmi pemerintah yang memang bertugas secara khusus melaksanakan tugas perlindungan saksi. Namun patut disayangkan bahwa fungsi perlindungan saksi di setiap negara yang diteliti tidak memanfaatkan fungsi peran serta masyarakat yang sebenarnya mempunyai andil pentinga dalam pelaksanaan peran perlindungan terhadap saksi itu sendiri.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Edy Herdyanto,S.H.,M.H
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum