Penulis Utama : Agus Dany Wahyudi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Studi komparasi penanganan tindak pidana korupsi oleh pengadilan umum dan pengadilan khusus
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2006
Kolasi : 122 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002002
Subyek : HUKUM PIDANA
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penanganan tindak pidana korupsi oleh pengadilan umum dan pengadilan khusus serta mencari tahu antara dua pengadilan tersebut mana yang dianggap lebih ideal dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian berada di Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, Perpustakaan pribadi penulis, dan Media massa serta Cyber media. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya serta pengumpulan data melalui internet. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif sedangkan analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan kelebihan penanganan tindak pidana korupsi oleh pengadilan umum terletak pada kuantitas kasus yang telah diperiksa dan diputus serta keberadaannya yang merata ditiap-tiap kabupaten di Indonesia. Adapun kekurangannya terletak pada; pertama, pihak-pihak yang berperan dalam proses pemeriksaan di persidangan justru banyak yang menerapkan praktek korupsi, sehingga memunculkan mafia peradilan; kedua, cara beracara yang diterapkan di pengadilan umum banyak mencederai ketentuan yang ada dalam KUHAP; ketiga, pembuktian yang diterapkan dalam beracara di pengadilan umum lebih menguntungkan pihak terdakwa,; keempat, putusan yang dikeluarkan pengadilan umum banyak yang memihak pada terdakwa tindak pidana korupsi. Kelebihan yang dimiliki oleh pengadilan khusus dalam penanganan korupsi adalah pertama, pengadilan khusus banyak diisi oleh hakim-hakim baru dan relatif bersih; kedua, cara beracara yang diterapkan pengadilan khusus tergolong cepat dan sederhana karena telah diatur secara tegas dalam UU; ketiga, pengadilan khusus menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat khusus/terbatas dan berimbang; keempat, putusan yang pernah dikeluarkan pengadilan khusus sedikit telah memenuhi harapan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Adapun kekurangannya terletak pada, kekurangoptimalan pengadilan khusus dalam menggunakan kewenangannya. Serta masih minimnya jumlah pengadilan khusus di Indonesia. Pengadilan yang dianggap ideal dalam menangani tindak pidana korupsi adalah pengadilan khusus.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah menunjukkan keberadaan pengadilan umum tidak lebih ideal dibanding pengadilan khusus pada tataran pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi pihak eksekutif dan yudikatif untuk memperbaiki sistem hukum yang telah beroperasi agar dapat lebih berjalan sesuai harapan masyarakat dan undang-undang (das sollen).
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum