Penulis Utama : Lushiana Primasari
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Studi perbandingan formulasi ketentuan pidana dalam undang-undang pasar modal di Indonesia dengan Singapura
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xiv, 100 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0003222
Subyek : PERBANDINGAN HUKUM
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penulisan Hukum ini ingin menggali mengenai bentuk dan jenis tindak pidana pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia dan Singapura dan perbandingan cakupan mengenai ruang lingkup, bentuk, jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia dan Singapura. Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber data sekunder, dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan teknik analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan jenis tindak pidana Pasar Modal yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia mencakup pelanggaran di bidang pasar modal terdiri dari : Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Larangan Perusahaan Efek.Kewenangan Bapepam untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan dari jenis kejahatan di bidang pasar modal, kejahatan itu diantaranya terdiri dari : Perizinan Bursa Efek, penipuan, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material, larangan menciptakan gambaran semu mengenai keadaan pasar, larangan setiap pihak untuk memperoleh informasi orang dalam. Sedangkan di Singapura, bentuk dan jenis tindak pidana pasar modal di Singapura mencakup :Perdagangan palsu dan transaksi pasar yang curang, pemalsuan pasar obligasi, pernyataan yang salah atau palsu, kegiatan manipulasi dan penipuan, menyebarkan Informasi mengenai transaksi illegal, perdagangan palsu, bucketing, pemalsuan harga kontrak dan pemonopolian,dan sebagainya. Perbandingan mengenai ruang lingkup, bentuk, jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal Singapura menunjukkan dari segi ruang lingkup Securities and Futures Act Chapter 289 secara tegas wilayah berlakunya diterapkan di dalam dan di luar Singapura, diantaranya untuk melindungi perusahaan , dan melindungi pasar obligasi di Singapura. Sedangkan di Indonesia meski tidak tertulis secara tegas wilayah berlakunya Undang-Undang Pasar Modal namun asas universal dalam hukum pidana tetap berlaku, Dari bentuk tindak pidana, tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yaitu bucketing, yaitu transaksi penjualan atau pembelian yang tidak jujur atau sah menurut peraturan bisnis dan terlibat dalam transaksi asing yang tidak sah sesuai dengan penawaran di pasar modal.. Dari jenis tindak pidana, di Indonesia dan Singapura terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan dari segi sanksi pidana, Indonesiadan Singapura mempunyai sanksi penjara maksimal dan minimal yang berbeda, hal ini dapat terjadi karena perbedaan sistem hukum berimbas pada perbedaan kekhususan pengelompokan tindak pidana, sehingga mempengaruhi berat atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Widodo T Novianto, S.H, M.H
2. Ismunarno, S.H., M. Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum