Penulis Utama : Devica Rully M.
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial terhadap pengawasan perilaku hakim
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xv, 129 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0003133-2007
Subyek : KOMISI YUDISIAL-KEWENANGAN
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Selain itu, untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman, kemudian penelitian ini memberikan berbagai metode pengawasan hakim yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji data-data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan dalam penyusunan penulisan ini, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, koran, cyber media, makalah, artikel dan kamus serta sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Penelitian ini menguraikan serangkaian hasil mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang Komisi Yudisial terhadap lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan bagi masyarakat indonesia. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang lepas dari cabang kekuasaan lain yang sederajat menimbulkan konsekuensi pada dianutnya prinsip separation of power yang tidak diimbangi oleh prinsip checks and balances.Penyatuan atap segala fungsi kekuasaan kehakiman dapat menimbulkan lembaga peradilan menjadi sewenang-wenang.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai penjaga dan penegak kehormatan dan keluhuran hakim diharapkan mampu melakukan pengawasan perilaku hakim. Hal ini dalam rangka mencegah kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang absolut. Dengan tegaknya keluhuran martabat serta perilaku hakim, diharapkan hakim mampu mengeluarkan keputusan yang independen dan imparsial.

Tetapi kini kewenangan Komisi Yudisial telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Komisi Yudisial. Kondisi lembaga peradilan di Indonesia yang mulai diragukan oleh masyarakat akan independensi dan imparsialitasnya memerlukan sebuah lembaga independen sebagai pengawasan para hakim. Namun setelah kewenangan pengawasan hakim dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan tugas pengawasan perilaku hakim. Hal ini akan mempengaruhi kondisi dunia peradilan di Indonesia yang semakin korup dan hukum di negara ini tidak akan dapat ditegakkan. Putusan tersebut dapat berimplikasi pada timbulnya kekuasaan kehakiman yang tirani dan tak tersentuh karena tak ada lembaga yang dapat mengimbangi kekuasaan kehakiman serta mengawasi perilaku hakim.

Maraknya Mafia Peradilan (Judicial Corruption) di Indonesia adalah salah satu latarbelakang diperlukannya pengawasan perilaku hakim, oleh karena itu hilangnya pengawasan terhadap hakim akan memberikan peluang pada semakin tingginya tingkat korupsi di dunia peradilan Indonesia. Dengan demikian, refromasi di dunia peradilan Indonesia tidak akan berhasil optimal dan tegaknya negara hukum (rule of law) hanya akan menjadi cita-cita belaka.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Aminah, S.H., M.H
2. Isharyanto, S.H., M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum