Penulis Utama : Nur’aini Kus Indrati
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian pesangon secara angsuran di PT Dan Liris Sukoharjo
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xiv, 152 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0003252-2007
Subyek : PEKERJA, PERLINDUNGAN
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian pesangon secara angsuran di PT Dan Liris Sukoharjo dari 3 (tiga) peristiwa konkrit, yaitu tentang alasan yang mendasari PT Dan Liris melakukan PHK secara bertahap, prosedur PHK yang dilaksanakan oleh PT Dan Liris, pemenuhan hak pekerja ter-PHK dalam hal besarnya kompensasi PHK yang diberikan dan cara pembayaran kompensasi oleh PT Dan Liris Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, menemukan hukum in concreto ada tidaknya perlindungan hukum bagi pekerja dalam PHK dan pemberian pesangon secara angsuran di PT Dan Liris. Lokasi penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Cyber Media, PT Dan Liris, dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, arsip, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunhakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen, dan arsip yang tersedia di lokasi penelitian serta pengumpulan data melalui cyber media. Kemudian data tersebut dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Staff Personalia PT Dan Liris Sukoharjo dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo. Analisis data yang dilaksanakan dengan interpretasi terhadapa peristiwa konkrit (dalam permasalahan penelitian nomor 1, 2, 3) untuk dijadikan peristiwa hukum (jawaban permasalahan nomor 1, 2, 3). Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan nomor 4 digunakan silogisme deduksi. Berdasarkan pembahasan dihasilkan 4 (empat) kesimpulan, yaitu pertama alasan yang mendasari PT Dan Liris melakukan PHK karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kondisi perusahaan terus merugi dan masih terus mengalami kesulitan, sehingga kedua pihak (pihak perusahaan dan pihak pekerja) sepakat untuk melakukan PHK melalui prosedur pensiun dini yang diatur tersendiri dalam satu kesepakatan bersama. Kedua, prosedur PHK yang dilaksanakan oleh PT Dan Liris antara lain dengan melaksanakan upaya pencegahan dan perundingan baik dengan Serikat Pekerja Nasional PT Dan Liris maupun dengan masing-masing pekerja yang terkena PHK. Kesepakatan sebagai hasil perundingan antara perusahaan dengan Serikat Pekerja Nasional maupun dengan masing-masing pekerja yang terkena PHK tersebut dibuat dengan klausula baku sehingga pihak pekerja tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari kedua kesepakatan tersebut. Kewajiban pengusaha yang tercantum dalam kesepakatan bersama tersebut lebih memihak kepada perusahaan PT Dan Liris (pengusaha) dan dirasa tidak adil bagi pekerja. Disamping itu PHK di PT Dan Liris dilaksanakan tanpa atau sebelum dimintakan penetapan (izin) dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), sekarang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). PHK yang dilakukan tanpa penetapan (izin) adalah batal demi hukum (null and void). Denagn demikian PT Dan Liris belum sepenuhnya memenuhi prosedur PHK yang ditetapkan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketiga, mengenai pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK dalam hal berapa besarnya kompensasi PHK yang diberikan oleh PT dan Liris tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PT Dan Liris mebayarkan kompensasi yang menjadi hak-hak pekerja yang terkena PHK secara angsuran (dicicil), tidak sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Keempat, pekerja mendapat perlindungan hukum dalam hal alasan PHK oleh perusahaan. Sedangkan untuk prosedur PHK yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dan pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK tidak terdapat perlingdungan hukum bagi pekerja. Implikasi teoritis penelitian ini untuk memperkuat teori Von Savigny bahwa hukum itu berdasarkan asas-asas dan pengertian dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan pada kaedah yang cocok, di mana peraturan hukum akhirnya dikembalikan pada asas hukum. Suatu peristiwa dibidang ketenagakerjaan (PHK di PT Dan Liris melalui prosedur pensiun dini) harus diterapkan pada kaedah yang cocok. Namum, apabila suatu perikatan tidak diatur dalam undang-undang maka selayaknya diatur dalam undang-undang atau peraturan pelaksana, maka harus melalui perjanjian antara para pihak. Sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan para pihak di bidang ketenagakerjaan (khususnya pemerintah) untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci mengenai PHK terutama di perusahaan swasta dan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan serta memberikan sanksi real bagi yang melanggar sehingga tujuan utama hukum ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan pekerja/buruh dapat terwujud.
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Pius Triwahyudi, S.H., MSi
2. Lego Karjoko, S.H., M.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum