Penulis Utama : Aditya Mahendro Sakti
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Pelaksanaan pemberian gaji bagi pegawai negeri sipil di pemerintah kota surakarta berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xi, 62 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0001047
Subyek : GAJI PNS
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, Khususnya Pegawai Negeri. Berlakunya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didorong pula dengan adanya desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta mempunyai peran penting dalam penggajian PNS di daerahnya. Administrasi pengelolaan gaji PNS perlu penanganan sebagaimana mestinya terutama hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyaluran dana, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pelaksanaanya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan penggajian PNS, hambatan-hambatan apa saja yang timbul, dan bagaimana cara mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penggajian PNS di Pemerintah Kota Surakarta.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara diskriptif sedang sumber data yang diperlukan berupa sumber data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Kemudian teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif dengan model interaktif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu pelaksanaan penggajian PNS di Pemerintah Kota Surakarta sudah sesuai dengan UU No.32 tahun 2004. Sedangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam penggajian PNS tersebut berupa penyelesaian pembayaran gaji yang terlambat, sering terjadinya pergantian bendahara yang mengakibatkan kesalahpahaman mengenai aturan gaji. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara diadakan konsultasi antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya,pembinaan-pembinaan, dan pengawasan secara rutin dari Aparat Pengawas Fungsional setempat. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut merupakan bagian penutup dari penulisan hukum ini.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Sugeng Praptono, S.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum