Penulis Utama : Agus Hermawan
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Analisis tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik di Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xv, 101 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0003055
Subyek : HAK ASASI MANUSIA
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui bentuk kewajiban dan tanggung Pemerintah dalam penegakkan hak asasi manusia khususnya di bidang sipil dan politik menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan mengetahui apakah kewajiban dan tanggung jawab negara yang dilakukan Pemerintah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data-data sekunder yang selanjutnya direkonstruksi menjadi rangkaian penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan melalui pendekatan sejarah, konsep dan perundang-undangan. Jenis data yang dipergunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik di Indonesia di ukur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari dua faktor penting yang mempengaruhinya yaitu jalur perundang-undangan dan faktor yang kedua adalah jalur peradilan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan tentang hak asasi manusia di bidang sipil maupun politik. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut lebih menitik beratkan pada aspek prosedural tentang pers maupun politik.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia di bidang sipil dan politik diharapkan dapat terpenuhi dengan adanya kepastian hukum yang jelas dari negara baik dari aspek perundang-undangan maupun aspek peradilan. Hal ini penting agar pengakuan dan penegakkan maupun penyelesaian pelanggaran terhadap hak asasi manusia baik di bidang sipil maupun politik dapat benar-benar dipenuhi oleh negara sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Sunarno Danusastro, S.H., M.H
2. Isharyanto, S.H., M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum