Penulis Utama : Dini Setianingrum
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Studi komparasi undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan konsep hukum islam dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xi, 94 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0003008
Subyek : UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan konsep hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi penelitian di perpustakaan fakultas hukum dan perpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan beik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Analisis data yang digunakan tehnik analisis isi (Content of Analysis). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan konsep hukum Islam memiliki perbedaan dalam hal tujuan pengelolaan, konsep kepemilikan, dan konsep pengelolaan. Persamaan yang ada dalam kedua adalah ada pada posisi negara sebagai pemegang kuasa pertambangan. Baik di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maupun dalam konsep hukum Islam, posisi negara sebagai pemegang kuasa pertambangan yang mengelola minyak dan gas bumi atas nama rakyat. Perbedaan tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah untuk memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Sedangkan dalam konsep hukum Islam, tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi adalah untuk memberikan kemaslahatan atau kemakmuran rakyat. Perbedaan konsep kepemilikan minyak dan gas bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terjadi kerancuan. Pasal 3 huruf a menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi adalah milik negara sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) minyak dan gas bumi termasuk kedalam kepemilikan rakyat yang dikuasai oleh negara. Sedangkan dalam konsep hukum Islam, kepemilikan adalah milik Allah SWT dan manusia diberikan kewenangan untuk memnggunakannya dengan pembagian 3 jenis kepemilikan, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara. Masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme pengelolaan yang berbeda-beda. Minyak dan gas bumi termasuk dalam kepemilikan umum, karena dalam hadist Rasulullah SAW bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api, dan padang gembalaan. Karena ketiga jenisnya dibutuhkan oleh semua orang maka tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang saja, dan pengelolaannya diserahkan kepada negara sebagai kuasa dari rakyat. Minyak dan gas bumi termasuk dalam klasifikasi api. Sehingga menurut konsep hukum Islam tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau golongan. Perbedaan konsep pengelolaan minyak dan gas bumi dijelaskan tentang pihak yang mengelola minyak dan gas bumi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak dan Gas pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu usaha hulu dan hilir yang pengelolaannya tidak boleh dimonopoli oleh suatu pihak termasuk negara. Sedangkan menurut konsep hukum Islam, pengelolaan harus dimonopoli oleh negara. Mengingat bahwa minyak dan gas bumi termasuk kepemilikan umum. Penelitian ini pun membahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki kelebihan dalam tujuannya yakni mengusahakan keefektifan pengelolaan minyak dan gas bumi. Sedangkan dalam konsep hukum Islam memiliki kelebihan bahwa konsep pengelolaannya telah teruji selama kurang lebih 13 abad pada zaman kekhalifahan Islam dan mencapai kesuksesan luar biasa. Kekurangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah adanya pemisahan usaha pengelolaan minyak dan gas bumi yang melepaskan tugas negara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dan memperbolehkan swasta untuk ikut mengelola minyak dan gas bumi, sehingga minyak dan gas bumi tidak secara keseluruhan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. Kekurangan konsep hukum Islam adalah tidak diterapkan tanpa adanya negara Islam
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Waluyo, S.H., M.Si
2. Agus Rianto,S.H., M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum