Penulis Utama : Khristianingrum R.N.
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Evaluasi sistem akuntansi pemberian kredit (studi kasus pada PT. BPR Masaran Mitraanda)
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2006
Kolasi : XII, 68 hal
Sumber : UNS-F. Ekonomi Jur. Akuntansi-F. 0302051-2006
Subyek : KREDIT
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : ABSTRAK Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem akuntansi pemberian kredit pada PT. BPR Masaran Mitraanda. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem akuntansi pemberian kredit pada PT. BPR Masaran Mitraanda. Metode pengumpulan data yang dipakai penulis adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan langkah-langkah mengevaluasi struktur organisasi, mengidentifikasi sistem akuntansi pemberian kredit perusahaan, mengidentifikasi kelemahan sistem akuntansi pemberian kredit perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikannnya. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan belum berfungsinya satuan pengawas intern. Masih banyak perangkapan tugas yang dilakukan oleh personil/karyawan. Bagian Kredit masih mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemasaran. Unit organisasi yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Masaran Mitraanda sudah dilaksanakan dengan baik. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Masaran Mitraanda ini belum bernomor urut tercetak. Dalam SPPH dan DPBD belum terdapat tanda tangan Direktur. Kwitansi belum dibedakan antara penerimaan dan pengeluaran uang. Dalam PT. BPR Masaran Mitraanda ini sudah terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai. Untuk prosedur pemberian kredit, jalurnya masih terlalu panjang. Berdasarkan penemuan-penemuan di atas, maka diajukan beberapa saran yaitu perlu difungsikannya bagian satuan pengawas intern, perlu penambahan/perekrutan karyawan, perlu ditambah Bagian Pemasaran. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Masaran Mitraanda Sragen seharusnya bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dalam SPPH dan DPBD sebaiknya dicantumkan tanda tangan Direktur. Kwitansi sebaiknya dipisah antara bukti penerimaan uang dan bukti pengeluaran uang. Setelah menerima permohonan kredit dari calon debitur, sebaiknya langsung dilakukan analisis oleh Bagian Kredit dan setelah itu Laporan Pembahasan Kredit-nya baru diserahkan ke Direktur.
File Dokumen : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Agus Budiatmanto, Msi., Ak
Catatan Umum : 2711/2006
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis