Penulis Utama : Aprilia Dwi Ariyanti
NIM / NIP : E0009050
× Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlunya ketersediaan informasi tentang produk hukum daerah melalui media website oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip transparansi dan pencapaian pemerintahan yang baik dan mengetahui pelaksanaan ketersediaan informasi tentang produk hukum daerah oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kajian pustaka, berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel hukum, baik cetak maupun elektronik serta Teknik analisis yang penulis gunakan adalah logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan bahwa pertama, perlunya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat ditelaah sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam kerangka pelaksanaan good governance yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektifitas. Berdasarkan jenis informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, produk hukum daerah merupakan bentuk Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Kedua, hasil observasi menunjukkan bahwa dalam website JDIH Kota Surakarta, yang dibandingkan dengan Pemerintah kabupaten Sragen dalam JIDH Kabupaten Sragen, memiliki kekurangan yang sama yaitu dokumentasi pendukung tidak tersedia dan dalam hal kelengkapan produk hukum dalam tiap tahunnya. Pemerintah Kota Surakarta lebih unggul dari pemerintah Kabupaten Sragen dari segi kebaruan dan penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat dan sistem yang diupayakan. Ketidaklengkapan informasi tentang produk hukum daerah dapat diatasi yang pertama dari sistem dokumentasi yang dilakukan dari segi teknologi informasi, dan dari segi sumber daya manusia yang penting dilakukan dalam rangka pemanfaatan website sebagai sarana layanan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
×
Penulis Utama : Aprilia Dwi Ariyanti
Penulis Tambahan : 1.
2.
NIM / NIP : E0009050
Tahun : 2013
Judul : Pengelolaan Informasi Publik Untuk Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Studi Perbandingan Terhadap Layanan Informasi Produk Hukum Daerah Dalam Website Pemerintah Kota Surakarta Dan Kabupaten Sragen )
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2013
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0009050-2013
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Madalina S.H.,M.Hum
2. Isharyanto S.H., M.Hum
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.