Penulis Utama : Rachmad Adi Darmawan
Penulis Tambahan : 1.
2.
NIM / NIP : E.0009272
Tahun : 2013
Judul : Upaya Pemerintah Daerah Melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor : 511.1/186.1/002/2010 Terkait Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2013
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0009272-2013
Subyek : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor : 511.1/186.1/002/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) Kabupaten Sragen dalam penanggulangan kemiskinan dan permasalahan yang timbul terkait dengan penanggulangan kemiskinan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dimana penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju ke obyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu dengan adanya Keputusan Bupati Sragen Nomor: 511.1/186.1/002/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Karena TKPK melakukan pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian terdapat permasalahan yang terjadi dari segi Pemerintahan Daerah dan dari sisi masyarakat, yaitu: (1) TKPK hanya bersifat koordinatif, (2) terdapat banyak ragam data kemiskinan, (3) pelayanan yang tidak efisien, (4) keterlambatan dan keterbatasan APBD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk lembaga baru Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) satu pintu; mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan menyediakan sarana prasarana transportasi gratis bagi masyarakat miskin.
File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
bab 1.pdf
bab 2.pdf
bab 3.pdf
bab 4.pdf
IMAGE0034.JPG
sampul.pdf
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Suranto, S.H., M.H
2. Isharyanto, S.H., M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum