Penulis Utama : Indro Nugroho
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Peranan Aparat Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Pbb Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus Di Desa Kaliwuluh Kebakkramat Karanganyar)
Edisi :
Imprint : Surakarta - FKIP - 2007
Kolasi : xv, 96 Hal.
Sumber : UNS-FKIP Jurusan Pendidikan IPS NIM.K7402090
Subyek : RETRIBUSI DAERAH
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bagaimana persepsi Wajib Pajak (WP) PBB terhadap kewajiban perpajakannya, 2) bagaimana peranan aparat pemerintah Desa Kaliwuluh dalam memungut dan meningkatkan kesadaran WP PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, 3) apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Kaliwuluh, 4) bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasilnya diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa keterangan dari Informan dengan mengunakan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan Model Analisis Interaktif. Hasil Penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kewajiban perpajakannya tidak keberatan adanya pemungutan PBB, karena itu sudah menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat yang taat kepada aturan pemerintah, selama tidak ada penyimpangan. Aparat Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa beserta Perangkatnya sangat berperan dalam pelaksanaan pemungutan PBB di desa Kaliwuluh, Kepala Desa beserta Perangkatnya banyak memberikan sosialisasi dan informasi, pembinaan dan motivasi kepada WP PBB. Setiap WP PBB mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) sebagai dasar untuk melakukan penagihan pajak terhutang yang wajib dibayar oleh wajib pajak dalam jangka waktu enam bulan setelah SPPT diterima dan WP PBB yang telah memenuhi kewajibannya akan menerima bukti yang berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Cara pembayaran PBB dapat melalui Kepala Dusun atau WP PBB datang langsung ke Kantor Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kebakkramat. Kendala yang dihadapi adalah keterlambatan penyampaian SPPT karena kekeliruan data yang tertulis, realisasi pembetulan SPPT yang tidak tepat waktu, sulitnya melacak WP yang berada di luar desa Kaliwuluh, tidak ada laporan dari WP jika melakukan proses mutasi hak guna tanah melalui Notaris, pemakaian uang setoran PBB oleh para Petugas Pemungut Pajak, kurangnya kesadaran WP PBB dalam memenuhi kewajibannya. Langkah untuk mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan kualitas Petugas Pemungut PBB, peningkatan disipilin kerja, pembenahan data tiap tahun, serta peningkatan pengarahan tentang pengetahuan seputar PBB.
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Drs. Ngadiman, M.Si
2. Drs. Wahyu Adi, M.Pd
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP