Penulis Utama : Naning Marini Sarwo Endah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2003
Judul : Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim pada perkara tindakan pidana korupsi di Pengadilan Negeri Karanganyar
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum UNS - 2003
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0098151-2003
Subyek : KORUPSI-ASPEK HUKUM
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum apakah yang yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memeriksa dan memutus pelaku tindak pidana korupsi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/non doktrinal bersifat deskriptif yang berusaha memberikan data-data yang aktual dengan seteliti mungkin tentang peraturan hukum yang digunakan dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada pelaku tindak pidana korupsi. Lokasi penelitian hukum bertempat di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber seorang hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memutus perkara yang diteliti dan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yaitu analisis data yang aktivitasnya interaksi pengumpulan data dengan tiga komponen: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pada putusan hakim perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Soenarjo dan terdakwa Soeradi diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1971. Penerapan undang-undang tersebut pada Putusan Hakim No. 04/Pid/B/1994/PN.Kray. dan Putusan Hakim No.59/Pid./B/2001/PN.Kray. berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah terdapat peraturan pidana yang mengaturnya dan apabila terdapat perubahan dalam perundang-undangan maka akan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Pada Putusan Hakim No. 04/Pid/B/1994/PN.Kray. perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Soenarjo dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar uang pengganti sedangkan terdakwa Soeradi pada Putusan Hakim No.59/Pid./B/2001/PN.Kray. dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan keduanya dihukum membayar denda dan biaya perkara. Pidana-pidana yang dijatuhkan pada putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi telah memenuhi ketentuan pidana Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 meskipun tidak seberat yang dituntut oleh Jaksa Penuntut. Dalam ketentuan pidana UU No.3 Tahun 1971 tidak mengatur batas minimal pidana yang dijatuhkan dalam suatu putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi baik pada pidana penjara maupun pidana denda sehingga hakim menggunakan batas minimal pidana penjara dalam ketentuan KUHP yaitu selama 1 (satu) hari. Dalam hal pidana yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam tindak pidana korupsi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak-hak asasi terdakwa walaupun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan ringannya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Siti Warsini, SH., MH
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum