Penulis Utama : DOROJATUN KUNCOROYAKTI
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2009
Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Boyolali
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2009
Kolasi : xii, 68 hal.
Sumber : UNS-F. Ekonomi jur. Ekonomi Pembangunan -F.0105048-2009
Subyek : PAJAK
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi dan jumlah kepala keluarga terhadap penerimanaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Boyolali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 1997-2007. Data-data yang dimaksud adalah data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boyolali tahun dasar 2000, inflasi, dan jumlah Kepala Keluarga. Adapun data-data tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali dan DPPKAD Kabupaten Boyolali. Untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan model ekonometrika dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, inflasi, jumlah KK berdasarkan hasil uji secara bersama-sama, semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan secara individu, variabel KK berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 10,71366. Variabel PDRB, inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran antara lain: 1) Berdasarkan hasil hipotesis dan temuan empirik yang menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah kabupaten Boyolali hendaknya selalu berusaha melakukan berbagai kebijakan untuk mempermudah pemberian IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) kepada Kepala Keluarga yang hendak mendirikan bangunan. 2) Disarankan kepada petugas PBB agar lebih cermat serta menjalin kerjasama dari instansi lain untuk mengetahui dinamika daerah guna mengantisipasi perubahan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan jalan memberikan penyuluhan, serta pemberian sanksi yang tegas guna memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Riwi Sumantyo SE, ME
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis