Evaluasi terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD dalam rangka membiayai penyelenggaraan otonomi daerah

Penulis Utama : Endah Kusuma Dewi
NIM / NIP : F1301048
× ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan membandingkannya untuk mengetahui daerah mana yang dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan kurun waktu lima tahun yaitu tahun 1998/1999-2002. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis rasio komponen pendapatan daerah, rasio komponen belanja rutin daerah, rasio komponen belanja pembangunan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kota Surakarta adalah 19,80 persen untuk PAD; 7,24 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 62,66 persen untuk sumbangan dan bantuan. Sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap belanja rutin adalah 28,09 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 116,79 persen. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 26,84 persen. Rata-rata rasio keserasian sebesar 72,41 persen untuk belanja rutin dan 20,88 persen untuk belanja pembangunan. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 22,65 persen untuk PAD; 41,30 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 104,08 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 44,56 persen untuk sumbangan dan bantuan; 35,70 persen untuk total pendapatan daerah; 46,21 persen untuk belanja rutin dan 70,96 persen untuk belanja pembangunan. Adapun rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kabupaten Klaten adalah 5,31 persen untuk PAD; 4,53 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 87,79 persen untuk sumbangan dan bantuan. Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 6,40 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 42,38 persen. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 5,76 persen. Rata-rata rasio keserasian sebesar 83,38 persen untuk belanja rutin dan 12,72 persen untuk belanja pembangunan. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 25,11 persen untuk PAD; 41,59 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 17,32 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 43,3 persen untuk sumbangan dan bantuan; 40,40 persen untuk total pendapatan daerah; 42,57 persen untuk belanja rutin dan 30,18 persen untuk belanja pembangunan. Sedangkan rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kabupaten Wonogiri adalah 8,15 persen untuk PAD; 5,07 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 82,66 persen untuk sumbangan dan bantuan. Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 10,78 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 44,94 persen. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 9,32 persen. Rata-rata rasio keserasian adalah sebesar 75,76 persen untuk belanja rutin dan 17,96 persen untuk belanja pembangunan. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 20,98 persen untuk PAD; 38,63 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 18,99 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 40,12 persen untuk sumbangan dan bantuan; 37,09 persen untuk total pendapatan daerah; 38,27 persen untuk belanja rutin dan 31,15 persen untuk belanja pembangunan. Kesimpulan penelitian ini bahwa hasil analisis menunjukkan Kota Surakarta dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Apabila Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri maka, yang dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya adalah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan temuan tersebut, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan dalam hal pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi daerah dan keleluasaan daerah (local discretion). Langkah penting yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah secara sistematis dan rasional.
×
Penulis Utama : Endah Kusuma Dewi
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : F1301048
Tahun : 2005
Judul : Evaluasi terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD dalam rangka membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2005
Program Studi : S-1 Akuntansi Non Reguler
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Ekonomi-F.1301048-2005
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing :
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.