Penelitian bertujuan untuk cara mengharmoniskan perbedaan antara harga jual beli  yang di tentukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Karanganyar dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan harga yang di sepakati oleh penjual dan pembeli dan untuk untuk mengetahui dan menganalisis legalisasi penetapan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Karbupaten Karanganyar dan Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (sattute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian menggunakan bahan hukum premier yaitu peraturan perundnag-undangan dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan kamus. Kemudian dipelajari dan dilakukan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan pajak jual beli hak atas tanah petugas atau pejabat instansi Badan Keuangan Daerah dan Kantor Pajak Pratama Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa harga transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk mengharmoniskan perbedaan penetapan pajak tersebut dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak untuk menjamis kepastian  hukum dalam pemungutan pajak.

Kata kunci: legalisasi, pajak, harga transaksi.