Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak politik mantan narapidana yang hendak mengikuti kontestasi pesta demokrasi dalam konteks pemilihan umum pasca adanya Putusan Makmakah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan jika bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dengan syarat seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Pembatasan hak politik mantan narapidana untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum sejalan deng an tuntutan terhadap kebutuhan akan seseorang yang hendak mengisi jabatan publik yang benar-benar bersih tanpa adanya kecacatan hukum yang identik dengan adanya kerusakan nilai-nilai moral, agama, ketertiban umum pada diri seorang mantan narapidana tadi. 

Kata Kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah  Konsitusi