Penulis Utama : Erfanto Hani TW
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : S310706005
Tahun : 2008
Judul : Implementasi Ketentuan Pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Di Kabupaten Ngawi
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2008
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana Prodi. Ilmu Hukum-S.310706005-2008
Subyek : PEMBANGUNAN DAERAH
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat terimplementasikannya ketentuan Pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Dengan Di Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah empiris / sosiologis , dengan mendasarka pada konsep hukum yang ke 5 . Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik . Analisa data menggunakan analisis kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum , maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dapat diimplementasikan ketentuan Pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : (1) Substansi Hukum ( legal substance ) yaitu belum adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah ; (2) Struktur Hukum ( legal structure ) yaitu masih kuatnya peranan masing-masing institusi yang berkepentingan dalam rencana pembangunan daerah, ketidak seriusan pemerintah daerah dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan daerah ; (3) Budaya Hukum ( legal culture ) yaitu mental/budaya masyarakat yang cenderung bersikap apatis dan tidak mau tahu mengenai pembangunan daerahnya, hal ini disebabkan karena belum pernah terakomodasikannya kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan daerahnya. Implikasi belum dapat dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan daerah ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tindak penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah , timbulnya sikap apatis / acuh tak acuh masyarakat sehingga tidak dapat tercapainya kesejahterahan bagi masyarakat itu sendiri , disamping tidak sesuainya kebutuhan riil yang diharapkan oleh masyarakat. Disarankan adanya peraturan ( Perda ) yang secara tegas mengatur keikutsertaan / partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah baik secara fisik maupun non fisik ( perencanaan dengan menginventarisasi kebutuhan riil ). Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi dalam setiap proses pembangunan daerah dengan jalan sharing ( dengan pendapat ) antara masyarakat, eksekutif dan legislatif.
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Prof.Dr.H.Setiono,SH.MS
2. Joko Poerwono,SH.MS
Catatan Umum : 107/2008
Fakultas : Fak. Pertanian