ABSTRAK

Raditya Pradipta. 2016. E0016347. TINJAUAN TERHADAP ATURAN PELAPORAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal problematika hukum pelaporan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan di Indonesia serta untuk mengetahui pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat melalui prosedur pelaporan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Problematika hukum pelaporan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan di Indonesia, yaitu: pertama, kewajiban perusahaan untuk melaporkan aksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihannya yang baru diatur melalui PP No. 57 Tahun 2010 sebagai regulasi instruksional dari Pasal 29 UU Persaingan usaha terbukti menciptakan kelemahan bagi KPPU dalam menindak kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi sebelum terbitnya PP No.57 Tahun 2010. Kedua, fasilitas konsultasi yang disediakan oleh KPPU bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Sedangkan pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat melalui prosedur pelaporan adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kegiatan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan kepada KPPU, sehingga dapat dipastikan bahwa aksi tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan dengan menegakkan PP No. 57 Tahun 2010. Selain itu perlu optimalisasi kegiatan fasilitas konsultasi yang masih sukarela, dan penindakkan bagi perusahaan yang lalai dalam melaporkan aksi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.