Pengaruh FDI, Kualitas Kelembagaan, Inklusi Keuangan Digital, dan Feminisasi Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara Anggota ASEAN

Oleh :
Risma Yuliana Saputri - F0122129 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN terus menjadi perhatian serius, mengingat manfaat pertumbuhan ekonomi yang cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga memperlebar kesenjangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), kualitas kelembagaan, inklusi keuangan digital, dan feminisasi tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di negara negara anggota ASEAN, sekaligus menguji peran moderasi kualitas kelembagaan terhadap hubungan antara FDI dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel. Sampel penelitian mencakup sembilan negara anggota ASEAN selama periode 2009–2022, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti SWIID, World Bank, Worldwide Governance Indicators, dan IMF. Indeks inklusi keuangan digital dibangun melalui metode Principal Component Analysis (PCA), dan dianalisis menggunakan regresi kuantil panel pada kuantil 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; dan 0,9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pada kuantil menengah (0,5 dan 0,75), kualitas kelembagaan berpengaruh negatif signifikan pada kuantil rendah hingga menengah (0,1; 0,25; 0,5), inklusi keuangan digital berpengaruh positif signifikan pada kuantil rendah (0,1 dan 0,25) namun negatif signifikan pada kuantil tinggi (0,75 dan 0,9), dan feminisasi tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan pada hampir seluruh kuantil. Sementara, kualitas kelembagaan tidak terbukti memoderasi pengaruh FDI terhadap ketimpangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak setiap variabel terhadap ketimpangan bersifat heterogen bergantung pada posisi distribusi ketimpangan masing-masing negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya menekan ketimpangan pendapatan di ASEAN memerlukan integrasi kebijakan investasi yang inklusif, penguatan kelembagaan, perluasan akses keuangan digital yang merata, dan peningkatan kualitas partisipasi perempuan dalam pasar kerja.