Fenomena Education Mismatch Pegawai Operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Oleh :
Luthfy Nur Laily Fathonah - V8022068 - Sekolah Vokasi

Transformasi digital menuntut kesiapan dan keselarasan kompetensi aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, realitas operasional di lapangan sering kali diwarnai oleh disparitas kualifikasi keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil fenomena education mismatch pada pegawai operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, serta mengkaji implikasi dan strategi adaptasi pegawai dalam menghadapi kendala teknis akibat ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 23 pegawai operasional, pejabat struktural, dan staf kepegawaian, serta didukung oleh instrumen observasi non-partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk utama education mismatch, yaitu vertical mismatch, berupa penurunan kualifikasi ijazah sarjana (S1) ke formasi SMA/D-III sebagai penyesuaian administratif transisi tenaga non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu; dan horizontal mismatch, berupa ketidaklinieran bidang studi pegawai (seperti bidang ilmu pertanian, tata boga, dan perhotelan) dengan tuntutan operasional sistem kependudukan digital. Ketidaksesuaian ini berdampak langsung pada perlambatan adaptasi teknologi dan ketimpangan distribusi beban kerja. Untuk menjaga keberlangsungan ritme pelayanan, pegawai secara proaktif merespons kondisi tersebut melalui strategi adaptasi yang meliputi inisiatif pembelajaran mandiri (self-learning), pertukaran pengetahuan informal antar-rekan kerja, serta fleksibilitas penugasan lintas fungsi. Meskipun strategi adaptif tersebut terbukti penting dalam menopang kelancaran pelayanan publik, kontribusi pegawai yang bersifat situasional ini belum dapat diakomodasi secara formal dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada sistem E-Kinerja karena keterbatasan indikator administratif yang berbasis target kuantitatif.