Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Analisis Determinan dan Moderasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Oleh :
Hari Kusuma Satria N - T401908011 - Fak. Ekonomi dan Bisnis

Keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan pemerintah daerah (audit delay) masih menjadi permasalahan dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia meskipun batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah ditetapkan. Audit delay berpotensi menurunkan relevansi informasi keuangan dan melemahkan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik pemerintahan, karakteristik auditor eksternal, dan hambatan regulasi terhadap audit delay, serta menguji peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa LKPD pemerintah daerah di Indonesia. Karakteristik pemerintahan diukur melalui kualitas audit internal (APIP), kondisi keuangan, ukuran dan kompleksitas pemerintah daerah. Karakteristik auditor eksternal mencakup kualitas auditor dan opini audit, sedangkan hambatan regulasi direpresentasikan oleh kepatuhan regulasi dan kompleksitas transfer dana. Audit delay diukur berdasarkan selisih waktu antara akhir tahun anggaran dan tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan konstruk formatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik pemerintahan dan karakteristik auditor eksternal berpengaruh signifikan terhadap audit delay, sementara pengaruh hambatan regulasi bervariasi. SPBE memiliki peran moderasi yang selektif, khususnya dalam memperkuat hubungan antara hambatan regulasi dan audit delay. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur audit sektor publik serta implikasi praktis bagi penguatan tata kelola dan transformasi digital pemerintahan.