TINJAUAN YURIDIS HAK PEMEGANG POLIS ATAS PENGEMBALIAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PROSES LIKUIDASI ASURANSI JIWA (STUDI KASUS WANAARTHA LIFE)

Oleh :
Eling Saiful Mujib - E0021147 - Fak. Hukum

ELING SAIFUL MUJIB, E0021147, TINJAUAN YURIDIS HAK PEMEGANG POLIS ATAS PENGEMBALIAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PROSES LIKUIDASI ASURANSI JIWA (STUDI KASUS WANAARTHA LIFE). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Likuidasi perusahaan asuransi jiwa menimbulkan permasalahan hukum mengenai pemenuhan hak pemegang polis, terutama ketika aset perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban. Salah satu kasus yang berdampak luas adalah likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life). Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme hukum pengembalian premi dan pembayaran klaim dalam proses likuidasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024, serta perlindungan hukum terhadap hak pemegang polis WanaArtha Life.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pemegang polis atas pengembalian premi dan pembayaran klaim merupakan hak keperdataan yang lahir dari perjanjian asuransi.Pada proses likuidasi, pemegang polis memperoleh kedudukan yang diutamakan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 28/POJK.05/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 38 Tahun 2024. Namun, dalam likuidasi WanaArtha Life, keterbatasan aset menyebabkan hak pemegang polis tidak dapat dipenuhi sepenuhnya sehingga pembayaran dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte. Perlindungan hukum diberikan melalui hak prioritas dalam pembagian aset likuidasi, tetapi belum menjamin terpenuhinya seluruh hak pemegang polis karena keterbatasan aset perusahaan.