PENILAIAN MANDIRI PEMENUHAN KRITERIA JALAN HIJAU PADA JALAN LOKAL UNTUK PERKERASAN LENTUR KABUPATEN SUKOHARJO (STUDI KASUS JALAN LOKAL KABUPATEN SUKOHARJO)

Oleh :
Mellyfera Anggraeni - I0122114 - Fak. Teknik

Mellyfera Anggraeni, 2026, Penilaian Mandiri Pemenuhan Kriteria Jalan Hijau Pada Jalan Lokal untuk Perkerasan Lentur Kabupaten Sukoharjo, Tugas Akhir, Program Studi S-1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya dituntut mampu meningkatkan pelayanan transportasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan melalui penerapan prinsip konstruksi hijau. Konsep Jalan Hijau menjadi salah satu pendekatan untuk menilai tingkat keberlanjutan penyelenggaraan proyek jalan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat penerapan kriteria Jalan Hijau pada proyek jalan lokal berperkerasan lentur di Kabupaten Sukoharjo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama penerapannya menggunakan metode Delphi. Penelitian dilakukan pada tiga proyek rekonstruksi jalan lokal yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo. Penilaian tingkat penerapan Jalan Hijau menggunakan Sistem Pemeringkatan Jalan Hijau Indonesia yang terdiri atas lima kategori penilaian, sedangkan metode Delphi digunakan untuk memperoleh konsensus para pakar mengenai faktor-faktor penghambat implementasi Jalan Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan Jalan Hijau memperoleh peringkat Bintang 2, yang mengindikasikan bahwa sebagian prinsip konstruksi berkelanjutan telah diterapkan, namun implementasinya belum optimal. Analisis Delphi menunjukkan bahwa hambatan utama penerapan Jalan Hijau meliputi aspek regulasi berupa belum tersedianya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur penerapan Jalan Hijau, aspek finansial dan sumber daya manusia berupa keterbatasan anggaran serta rendahnya kompetensi teknis pelaksana lapangan, dan aspek teknologi berupa keterbatasan akses terhadap material serta teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan implementasi Jalan Hijau memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta pengembangan inovasi teknologi konstruksi berkelanjutan agar pembangunan jalan daerah dapat mendukung tercapainya infrastruktur yang berkelanjutan.