KEBIJAKAN PENGAWASAN DANANTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN MALADMINISTRASI UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Oleh :
Kanaka Hadyan Balindra Riyanda - E0022241 - Fak. Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam upaya pencegahan maladministrasi, serta merumuskan kebijakan pengawasan yang mencerminkan prinsip good governance dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Danantara dilakukan melalui pengawasan internal oleh Dewan Pengawas serta pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan optimal karena independensi Dewan Pengawas masih terbatas, Komite Pemantau dan Akuntabilitas belum beroperasi akibat belum adanya Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaannya, serta belum terdapat mekanisme koordinasi yang terintegrasi antara pengawasan internal dan eksternal sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengawasan Danantara yang mencerminkan prinsip good governance dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan perlu diarahkan pada penguatan independensi lembaga pengawas, pembentukan Peraturan Presiden mengenai Komite Pemantau dan Akuntabilitas, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pembangunan sistem pengawasan yang terintegrasi melalui pengaturan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarlembaga pengawas. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas pengawasan, serta mencegah terjadinya maladministrasi dalam pengelolaan investasi negara oleh Danantara.