IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENEBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA

Oleh :
Ni'mah Pangestika Ayu - E0022352 - Fak. Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penataan sistem perizinan penebangan dalam kerangka hukum kehutanan guna menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan landasan yuridis terhadap mekanisme perizinan penebangan, namun dalam tataran implementatif masih dijumpai berbagai permasalahan yang berimplikasi pada efektivitas kebijakan. Permasalahan tersebut juga teridentifikasi dalam praktik penyelenggaraan perizinan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan perizinan penebangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara normatif telah memenuhi aspek legalitas, namun dalam praktik masih menghadapi kendala berupa kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi perencanaan teknis berbasis dokumen kehutanan.